Sosialisasi

“Membangun Demokrasi untuk Masyarakat Wonosobo”

Dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Wonosobo ke -197, KPU kabupaten Wonosobo bekerjasama dengan Pesona Fm Wonosobo, mengadakan talkshow KPU Wonosobo Menyapa, pada Kamis (21/7) dengan tema “Membangun Demokrasi untuk Masyarakat Wonosobo”. Talkshow menghadirkan narasumber Anggota KPU Kabupaten Wonosobo Divisi Parmas, Sosdiklih dan SDM, Amirudin dan Divisi Hukum dan Pengawasan Yusi Arafah dipandu oleh  Eka Saputri sebagai host dari Pesona Fm Wonosobo. Dalam paparannya Amirudin menceritakan sejarah Kabupaten Wonosobo, yang ternyata sudah ada sejak tahun 18 Masehi. Wonosobo merupakan bagian dari kerajaan Mataram kuno. Selain itu, masyarakat Bali meyakini bahwa nenek moyang mereka berasal dari Wonosobo, tepatnya di dataran tinggi Dieng. Hari jadi kabupaten Wonosobo yang dilaksanakan setiap  tanggal 24 Juli bermula dari sejarah kemenangan Setjonegoro melawan Belanda di Legorok, perbatasan Magelang. Atas kemenanganya Setjonegoro diberi hadiah wilayah Wonosobo. Dijelaskan juga bahwa Wonosobo tempo dulu telah memiliki sistem pemerintahan, hal ini diketahui dengan dilantiknya Ki Ageng Wonosobo menjadi Demang di Desa Plobangan, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo pada tahun 1489. Sistem pemerintahan di masa tersebut masih berupa wanai yang berada di tingkat desa dan rakai yang berada di tingkat Kecamatan. Tumenggung Setjonegoro menjadi Bupati pertama di Kabupaten Wonosobo pada tahun 1825. Seiring Indonesia merdeka Wonosobo juga mengalami perubahan sistem pemerintahan menyesuaikan dengan sistem pemerintahan di Republik Indonesia. Narasumber kedua, Yusi Arafah memaparkan perjalanan demokrasi Indonesia sejak merdeka hingga saat ini. Dimulai dengan pelaksanaan pemilu pertama di tahun 1955 yang diikuti oleh 172 parpol. Pemilu di masa orde baru pada tahun 1971 – 1992 yang diikuti oleh 3 parpol. Pemilu pertama di masa reformasi pada tahun 1999 yang diikuti oleh 48 parpol. Berlanjut pada Pemilu 2004 yang diikuti oleh 24 parpol. Jumlah parpol meningkat menjadi 38 parpol pada Pemilu 2009. Sementara pada Pemilu 2014 jumlahnya menurun menjadi 12 parpol. Pemilu terakhir di tahun 2019 diikuti oleh 16 parpol nasional dan 4 parpol lokal di Provinsi Aceh.   Pelaksanaan pesta demokrasi tak lepas dari partisipasi masyarakat. Bentuknya berupa ikut aktif sebagai penyelenggara, melaksanakan sosialisasi di setiap tahapan, menjadi pemantau pemilu, lembaga survey, ataupun dengan mengawasi jalannya pesta demokrasi. Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih anggota legislatif di tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Pusat serta Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan Pemilihan 2024 akan dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati. Tahapan Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan di waktu dekat adalah pendaftaran dan verifikasi partai politik di Bulan Agustus - September, perekrutan badan penyelenggara di bulan September - Oktober, dan penyusunan daftar pemilih. Amirudin berharap masyarakat Wonosobo turut berpartisipasi dalam Pemilu 2024 dengan datang ke TPS untuk memberikan suara, menjadi penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan sampai dengan TPS, menjadi Pemantau Pemilu sebagai bentuk pengawasan dari masyarakat agar pelaksanaan Pemilu berkualitas serta dapat memilih pemimpin yang amanah untuk membangun Wonosobo. Sementara Yusi Arafah berharap Pemilu 2024 menjadi Pemilu yang berintegritas sehingga dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas, oleh karena itu masyarakat Wonosobo harus menjadi pemilih yang cerdas dengan memilih pemimpin berdasarkan visi misi dari pasangan calon. Sedangkan Yusi berharap Pemilu 2024 menjadi Pemilu yang berintegritas dan berkualitas, pemilih menggunakan hak pilih dengan bijak untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang berkualitas.

---

Selengkapnya

TALKSHOW KPU WONOSOBO MENYAPA "MENGURAI KOMPLEKSITAS PEMILU TAHUN 2024"

KPU Wonosobo kembali Menyapa Masyarakat dengan menyelanggarakan Talkshow bekerjasama dengan Radio Pesona FM Wonosobo, kamis (30/12/2021). Talk show berlangsung menarik dan mengulik perhatian, dengan menghadirkan narasumber Kholik Idris, S.E., S.H., M.Si. (Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Tengah), Danil Arviyan, S.E. (Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kab. Wonosobo), dan Asma’ Khozin, S.Psi. (Ketua KPU Kab. Wonosobo). Bawaslu wonosobo menyampaikan bahwa Pemilu 2024 kompleks mengingat terdapat 2 (dua) hajat besar yaitu  diselenggarakan Pemilu dan diselenggarakan Pemilukada."Bertolak pada hal tersebut yang perlu diperhatikan yakni, Regulasi, Partai Politik Peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu dan Pemilih" tutur Daniel. Sehingga dalam menghadapi tantangan Pemilu 2024, Bawaslu telah melakukan Indeks Kerawanan Pemilu dengan melakukan persiapan salah satunya terkait regulasi. Mengingat regulasi Pemilu yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 sedangkan regulasi Pemilukada didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. "terkait money politic terdapat perbedaan pandangan pada sisi pemberi dan penerima maka perlu adanya sosialisasi dan tahap persiapan yang matang" ungkapnya. Daniel menambahkan dengan Berorientasi pada hal tersebut, persiapan yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Wonosobo melalui berbagai program kegiatan dalam rangka menyongsong Pemilu dan Pemilukada 2024, meliputi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, Saka Adhyasta Pemilu, Desa Anti Politik Uang, Desa Pengawasan; dan Bawaslu Goes to School and Campus Sementara Itu ketua Fraksi Partai demokrat DPRD Jateng Kholik Idris,  menyampaikan bahwa Pertai Politik sebagai peserta pemilu sudah amanah dan telah melakukan persiapan secara maksimal. "Pada Pemilu 2024 diharapkan tidak perlu adanya verifikasi factual mengingat semua parpol sudah mempersiapkannya dengan baik dalam pesta demokrasi 2024 mendatang", paparnya. Pihaknya menambahkan bahwa Point penting yang menjadi pertanyaan yaitu terkait kebijakan penentuan hari H Pemilu 2024. Dalam sejarah Pemilu belum pernah ada tarik ulur terkait hari H pelaksanaan Pemilu. Sehingga dengan belum ditetapkannya hari H Pelaksanaan Pemilu 2024, munculah pertanyaan mengapa terjadi demikian. Menanggapi pertanyaan tersebut ketua KPU wonosobo, Asma’ Khozin, menyampaikan bahwa belum dapat ditetapkannya hari H Pemilu saat ini karena sedang dicari titik temu antara KPU, pemerintah dan DPR. "Bagi KPU prinsipnya siap Pemilu dilaksanakan kapan saja, sepanjang ketercukupan Waktu antara pemilu dengan pemilihan", ungkapnya. Hal tersebut guna menghindari adanya tumpang tindih waktu antara proses penyelesaian sengketa pemilu di MK dengan tahapan Pemilukada 2024 yakni masa pendaftaran calon kepala daerah. "jangan sampai tahapan sengketa perolehan pemilu Di MK Belum selesai sudah masuk masa Pendaftaran kepala daerah. Mengingat, hasil pemilu DPRD sebagai landasan dan syarat pendaftaran calon", tuturnya. Terkait dengan harapan peserta pemilu bahwa pada Pemilu 2024 tidak dilakukannya verifikasi factual parpol, Asma’ merespon dengan menyampaikan bahwa Parpol yang telah lolos Parliamentary Threshold (PT) 4 % di DPR tidak dilakukan verifikasi factual. Pihaknya menambahkan bahwa pemilu Dan pemilihan serentak adalah kerja kolektif seluruh elemen masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan Pemilu. " Sukses pemilu adalah sukses seluruh bangsa ini, maka dari itu butuh kerjasama semua elemen anak bangsa untuk mensukseskan pemilu serentak yang damai Dan berintegritas.  Supaya memperoleh Pimpinan bangsa ini yang baik", pungkasnya. (WRP)  

---

Selengkapnya