Berita Terkini

Kamis, 31 Maret 2022 00:00
920

RAPAT KOORDINASI KOORDINASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN I MARET TAHUN 2022

https://kab-wonosobo.kpu.go.id/public/kab-wonosobo/koleksigambar/1649038174DSC_0071.JPG   Kamis (31/03/2022) bertempat di Kantor KPU Kabupaten Wonosobo Jalan Sabuk Alu  No.2b pukul 10.00 WIB, KPU Kabupaten Wonosobo Menggelar Rapat Koordinasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 di Tingkat Kabupaten Wonosobo. Acara dibuka oleh Ketua KPU Kabupatenn Wonosobo Asma Kozin, S.Psi. Dalam Sambutannya Ia menyatakan bahwa terdapat siswa-siswa SMA yang telah berusia 17 Tahun namun belum memiiki KTP Elektronik. Mengingat bahwa syarat untuk dapat memilih sebagaimana diatur dalam UU adalah memiliki KTP Elelktronik, Ia mengharapkan pihak terkait dalam hal ini Dispendukcapil dapat mengfasilitasi kegiatan perekaman KTP Elektronik tersebut. Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan yang  dilaksanakan setiap tiga bulan sekali ini diikuti oleh Dinas/Instansi terkait seperti Bawaslu, Dispendukcapil, Kodim, Polrest, Kemenag, Lapas, KesBangpol, Dikpora serta Partai Politik Se Kabupaten Wonosobo. Dhyan Kartika Wulandari selaku Komisioner Devisi Perencanaan Data dan Informasi dalam paparannya menyebut, tujuan dari Kegiatan ini adalah dalam rangka  Koordinasi untuk memperbaiki data pemilih berkelanjutan. Ia mendorong agar pihak pihak terkait saling bahu membahu untuk mewujudjan terciptanya daftar pemilih yang akurat dan valid. Di Kabupten Wonosobo saat ini berdasar hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sampai dengan Bulan Maret tahun 2022 tercatat   sejumlah 680.015 ( enam ratus delapan puluh ribu llima belas ) pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 345.659 ( tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh sembilan )  pemilih dan perempuan berjumlah 334.356 ( tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam ) pemilih, yang tersebar di Lima belas kecamatan.  Akurat dan akuntabelnya daftar pemilih akan bermuara pada kwalitas dan tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan itu sendiri. Sehingga persoalan persoalan klasik terkait daftar pemilih, seperti masih tercantumnya pemilih yang tidak memenuhi syarat masih terdaftar sebagai pemilih bisa diminimalisir.Pemilih yang tidak memenuhi syatrat tersebut diantaranya yang bersangkutan telah meninggal dunia, pindah domisili, menjadi anggota TNI/Polri dan belum cukup umur. Semoga dengan adanya penyusunan daftar pemilih berkelanjutan ini dapat menjadi salah satu cara agar pemilihan umum 2024 menjadi lebih berkualitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada KPU selaku penyelenggara Pemilu.  

Selengkapnya
Selasa, 15 Februari 2022 00:00
938

Launching Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak 2024

KPU Kabupaten Wonosobo menyaksikan launching Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Acara launching dilaksanakan oleh @kpu_ri pada hari Senin, 14 Februari 2022 pukul 19.00 melalui Youtube live streaming. Acara nonton bareng tersebut dihadiri Bupati Wonosobo H. Afif Nurhidayat,S.Ag bersama forkompinda. Dalam sambutanya bupati menyampaikan dukungan dan kesiapanya dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 mendatang, sementara Ketua KPU Kabupaten Wonosobo Asma' Khozin, S. Psi menyampaikan bahwa dukungan pemerintah daerah dan stekholder dalam penyelenggaraan pemilu sangatlah utama dan tanpa dukungan dan jalinan komunikasi yang baik tidak mungkin penyelenggaraan pemilu akan berhasil secara lancar.              

Selengkapnya
Senin, 31 Januari 2022 00:00
970

Podcast Ngobrol Asyik Bareng Partai Gerindra

Podcast KPU Kabupaten Wonosobo “Ngobrol Asyik Bareng Partai Politik” kembali hadir dengan narasumber perwakilan Partai Gerindra yaitu Adib Irfangi, S.Sos. Acara dipandu oleh anggota KPU Kabupaten Wonosobo, Amirudin. Acara podcast dimulai dengan pemaparan sejarah partai Gerindra. Partai Gerindra berdiri pada tanggal 6 Februari 2008. Pendiri Partai Gerindra yaitu Fadli Zon, Hasim Djojohadikusumo dan Prabowo Subianto. Ketua pertama Partai Gerindra yaitu Prof. Dr. Ir. Suhardi, M.Sc, seorang Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada karena pada tahun tersebut Prabowo Subianto masih menjabat sebagai Dewan Penasehat Partai Golongan Karya. Makna logo Partai Gerindra kotak persegi panjang bergaris hitam, dasar warna putih melambangkan kesucian dan keikhlasan. Di tengah terdapat lima persegi persegi bergaris hitam dengan dasar merah. Di tengahnya terdapat gambar kepala burung garuda dengan warna kuning keemasan, melambangkan kemakmuran. Menghadap ke kanan, melambangkan keberanian dalam bersikap dan bertindak. Kepala burung garuda pada lehernya terdapat sisik yang berjumlah 17, terdapat jengger dan jambul berjumlah 8, bulu telinga yang berjumlah 4, bingkai gambar kepala burung garuda yang berjumlah 5 yang menyimbulkan tanggal kemerdekaan Indonesia yaitu 17 Agustus 1945. Visi Partai Gerindra adalah menjadi partai politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang senantiasa berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya dan berdiri diatas kaki sendiri dalam bidang ekonomi. Sedangkan misi Partai Gerindra antara lain : Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan senantiasa berpegang teguh pada kemampuan sendiri. Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat. Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah dan persamaan hak di hadapan hukum serta melindungi seluruh warga Negara Indonesia secara berkeadilan tanpa memandang suku, agama, ras dan/atau latar belakang golongan. Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui Pemilu Legislatif , Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah untuk menciptakan lapisan kepemimpinan nasional yang kuat dan bersih disetiap tingkat pemerintahan.       Didalam mewujudkan visi dan misi tersebut Partai Gerindra mempunyai 6 Program Aksi Partai Gerindra yang meliputi : Membangun ekonomi yang kuat, berdaulat, adil, dan dan makmur; Melaksanakan ekonomi kerakyatan; Membangun kedaulatan pangan dan energi serta pengamanan sumber daya air; Meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia melalui program pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya serta olahraga; Membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian alam serta lingkungan hidup Membangun pemerintah yang bebas korupsi, kuat, tegas dan efektif.   Adib Irfangi menegaskan bahwa program kerja Partai Geridra di daerah tidak bisa lepas dari 6 program aksi Partai Gerindra Pusat. Didalam menjalankan 6 program tersebut Partai Gerindra di daerah membuat sayap-sayap partai sesuai instruksi dari DPP Gerindra, meliputi: Perempuan Indonesia Raya (PIRA) merupakan organisasi sayap perempuan Partai Gerindra yang bertugas mengajak para perempuan berpartisipasi dalam plitik praktis. Satuan Relawan Indonesia Raya (SATRIA) memiliki basis masa di kalangan pemuda. Salah satu tugasnya yaitu membantu penanggulangan bencana nasional dalam segi sosial. Tunas Indonesia Raya (TIDAR) membuat program “Sekolah Untuk Semua” yaitu bantuan pendidikan dimana pengurus-pengurus TIDAR turun langsung mencari “kursi kosong” di sekolah-sekolah dasar kemudian menyekolahkan kembali anak-anak yang putus sekolah. Gerakan Muslim Indonesia Raya (GEMIRA) mempunyai visi mengawal perjuangan Partai Gerindra dalam mewujudkan kemandirian bangsa dan mensejahterakan rakyat. Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA) mempunyai misi memeperjuangkan kesetaraan umat kristiani dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesehatan Indonesia Raya (KESIRA) yaitu pendampingan bagi masyarakat kurang mampu dalam akses pelayanan kesehatan.   Saat ditanya terkait sumbangsih Partai Gerindra di legislatif, Adib Irfangi menyampaikan bahwa Partai Gerindra sebagai partai oposisi berperan mengawal kebijakan-kebijakan Bupati Wonosobo yang terdapat di dalam Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026. Salah satu contoh saat Rapat Paripurna tentang Raperda Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021, Partai Gerindra melakukan walk out karena pihaknya menilai bahwa raperda tersebut masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Sedangkan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat secara keseluruhan, Adib Irfangi menyampaikan bahwa aspirasi akan ditampung oleh anggota DPRD yang ada di setiap dapil pada saat masa reses. Cara tersebut dinilai cukup efektif mengingan Partai Gerindra memiliki 6 kursi yang mewakili setiap dapil di Kabupaten Wonosobo.

Selengkapnya
Senin, 31 Januari 2022 00:00
1281

Podcast Ngobrol Asyik Bareng Partai Golongan Karya (Golkar)

Podcast KPU Kabupaten Wonosobo “Ngobrol Asyik Bareng Partai Politik” kembali hadir dengan narasumber Sekretaris DPD Partai Golkar yaitu Agus Riyadi, S.I.P. Acara dipandu oleh anggota KPU Kabupaten Wonosobo, Riswahyu Raharjo. Sejarah terbentuknya Partai Golongan Karya (Golkar) muncul dari kolaborasi gagasan tiga tokoh, Soekarno, Soepomo, dan Ki Hadjar Dewantara. Ketiganya, mengajukan gagasan integralistik-kolektivitis sejak 1940. Saat itu, gagasan tiga tokoh ini mewujud dengan adanya Golongan Fungsional. Dari nama ini, kemudian diubah dalam bahasa Sansekerta sehingga menjadi Golongan Karya pada 1959. Pada awal berdiri, Golkar bukan mewujud sebuah partai, melainkan perwakilan golongan melalui Golongan Karya. Pada waktu itu sistem multipartai mulai berkembang di Indonesia. Partai Golongan Karya (Partai Golkar), sebelumnya bernama Golongan Karya (Golkar) dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Partai Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964 oleh Soeharto dan Suhardiman. Sedangkan sejarah Partai Golkar dalam lingkup lokal Kabupaten Wonosobo, dimulai pada tahun 1970 untuk menghadapi pemilu pertama. Golkar Pusat menugaskan Mayor Yahya sebagai Ketua Golkar pertama di Kabupaten Wonosobo. Lambang Partai Golkar berupa pohon beringin yang dikelilingi untaian padi dan kapas dalam perisai segi lima, dengan pita bertuliskan Golongan Karya di bagian bawahnya. Pohon beringin bermakna melindungi yang berarti Partai Golkar memberi perlindungan bagi rakyat Indonesia. Padi dan kapas merupakan lambang kesejahteraan sosial untuk rakyat Indonesia. Perisai segi lima melambangkan ideologi partai, yakni Pancasila. Warna putih pada perisai bermakna kesucian. Warna dasar kuning bermakna kejayaan. 17 bunga kapas, 8 akar gantung pada beringin, dan 45 butir padi melambangkan hari kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945.                 Secara formal, visi misi Partai Golkar yang disampaikan oleh Agus Riyadi sebagai berikut : Visi partai Golkar adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, makmur, beriman dan berakhlak mulia, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bermartabat dalam pergaulan dunia. Sedangkan misi Partai Golkar yaitu : Mewujudkan kelembagaan partai yang modern, solid dan mandiri dengan berpegangan pada doktrin karya kekaryaan. Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia yang mampu berinteraksi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menjalankan tahapan pembangunan di era industri 4.0 dan pembanguna menuju Indonesia sejahtera  tahun 2045 Memenangkan Pilkada 2020 baik Provinsi, Kabupten dan Pusat Memenangkan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2024 dengan mengusung kader terbaik partai sebagai calon presiden. Untuk mewujudkan visi misi tersebut, Partai Golkar menyusun program kerja yang berkiblat dari pusat dan hasil munas. Pokok-pokok program kerja di daerah antara lain : Sukses konsolidasi dan transformasi menjadi partai modern; Sukses inovasi, pendidikan, kaderisasi dan keanggotaan; Sukses pencapaian visi Indonesia maju selaras dengan visi negara kesejahteraan tahun 2045; Sukses pemantapan demokrasi; Sukses pemenangan pemilu dan pilkada tahun 2024. Terkait dengan fungsi-fungsi yang ada pada lembaga legislatif, Agus Riyadi menyampaikan bahwa peran partai Golkar dalam fungsi legislasi hanya sekedar mengusulkan dan membuat perda kepada bupati ataupun menyetujui perda yang telah dibuat oleh bupati. Selain itu, dengan munculnya UU Omnibus Law yang mengamantkan untuk merevisi dan memperkecil perda maka Partai Golkar mengambil langkah agar anggota dewan yang mewakili dapat mengevaluasi dan mengkaji perda yang sudah menjadi lebih relevan dengan kondisi saat ini. Sedangkan terkait dalam fungsi budgeting, Partai Golkar berusaha menggandeng PPP dan Partai Perindo untuk memperjuangkan dalam badan anggaran. Dalam hal anggaran, Agus Riyadi mengatakan bahwa pengawalan anggaran perlu dilakukan mulai dari RAPBD. Sedangkan dalam fungsi pengawasan, melalui komisi-komisi yang ada dilakukan pengawasan dan sidak ke masyarakat maupun ke instansi-instansi terkait implementasi perda. (ND)

Selengkapnya
Senin, 31 Januari 2022 00:00
957

Podcast KPU Wonosobo Ngobrol Asyik Bareng Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP )

https://kab-wonosobo.kpu.go.id/public/kab-wonosobo/koleksigambar/1647397609WhatsApp Image 2022-03-16 at 09.00.47.jpeg Pada Jum’at tanggal 31 Januari 2022 Pukul 13.00 WIB KPU kabupaten Wonosobo melanjutkan acara podcast dengan Tema NGOBROL ASYIIK BARENG PARTAI POLITIK yang pada kesempatan kali ini, Bersama dengan Sekretaris PDIP Kabupaten Wonosobo Wahyu Nugroho, S.Sos dalam rangka pendidikan politik kepada masyarakat dan dipandu oleh Anggota KPU Kabupaten Wonosobo Dhyan Kartika Wulandari, S.Sos Pak Wahyu sebelum menerangkan Visi dan Misi menceritakan Sejarah PDI berawal dari penggabungan atau fusi dari 5 parpol, yakni PNI, Parkindo, Partai katolik, Murba dan IPKI. Kelimanya memiliki latar belakang, basis sosial, ideologi dan sejarah perkembangan yang berbeda. Fusi lima partai politik berlangsung pada 10 januari 1973 yang kini dirayakan sebagai hari ulang tahun PDI perjuagan. Seiring perjalanannya PDI terus bongkar pasang dalam struktur pimpinan. Sampai pada suatu kepemimpinan Soerjadi yang saat itu dikecam oleh pemerintah di masa orde baru. Kehendak penguasa untuk mengakhiri karier Soerjadi sudah bulat. Sejumlah “dosa politiknya” terhadap Orba mengharuskan ia dikubur, sama dengan para senior sebelumnya. Kongres Medan dipersiapkan untuk itu. Tapi, Soerjadi memutuskan untuk mencoba melawan. Akibatnya, “aklamasi” bagi kembali berkuasanya Soerjadi dilakukan tubuh ini. Tapi ini melahirkan penentangan luas, apalagi kehendak penguasa memang bergerak ke arah itu. Kontroversi yang terus berlangsung akhirnya ditemukan jalan keluarnya lewat penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dilatarbelakangi dengan peristiwa 27 Juli 1996, dimana ketika itu kantor DPP PDI diserbu oleh ratusan orang berkaos merah yang bermaksud mengambil alih. Hal ini juga menjadi momentum 45 bagi Megawati Soekarno Putri untuk tampil di kancah perpolitikan Indonesia. Sebelum peristiwa ini, ia sudah tercatat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan anggota Komisi I DPR RI. Namun setelah kejadian tersebut, namanya pun semakin dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nama PDIP semakin menggema di negeri ini, terutama ketika menjelang pemilu tahun 1999. Karena di tahun tersebut, PDI berubah nama menjadi PDIP dan partai ini pun siap menghadapi pemilu pertamanya. Hal ini membawa berkah bagi PDI Perjuangan, dukungan yang begitu besarnya dari masyarakat menjadikannya sebagai pemenang pemilu dan berhasil menempatkan ratusan kadernya di parlemen. Dalam perjalannya, sang ketua umum yakni Megawati sebagai Wakil Presiden mendampingi KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang terpilih di dalam sidang Paripurna MPR sebagai Presiden RI ke-4. Pak Wahyu menyampaikan Visi Partai PDIP yaitu “Visi Partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh Partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan Partai.” Misi PDIP adalah muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi Partai, Pak Wahyu menyampaikan perjalanan partai sekaligus penjelasan implementasi program kerja partai dan kontribusinya bagi masyarakat serta komitmen PDIP dalam terus mengawal program dan mendukung program-program pemerintah dari pusat sampai daerah. PDIP sebagai partai besar akan terus membangun kepercayaan masyarakat terhadap partai sehingga diharapkan partai PDIP akan menjadi salah satu partai yang terus menyambunngkan kepentingan masyarakat dan bisa berfungsi sebagai jembatan atas kepentingan masyarakat. Pak Wahyu  juga menyampaikan harapannya kepada kader partai yang ada di DPRD terutama kader  PDIP harus tetap optimal dan dapat memaksimalkan fungsi-fungsi sebagai anggota Dewan, antara lain fungsi legislasi, fungsi budgeting & fungsi pengawasan. Harapanya tentu kedepan bisa meraih kepercayaan dari masyarakat dan yang duduk di DPRD bisa lebih dari saat ini.

Selengkapnya
Senin, 24 Januari 2022 00:00
926

Podcast Ngobrol Asyik Bareng Partai Amanat Nasional (PAN)

Podcast KPU Kabupaten Wonosobo “Ngobrol Asyik Bareng Partai Politik” kembali hadir dengan narasumber Ketua DPD PAN Wonosobo, Ika Sulistya Putra D.W. Acara dipandu oleh anggota KPU Kabupaten Wonosobo, Amirudin. Pada kesempatan ini PAN menyampaikan sejarah partai, visi misi partai sekaligus penjelasan implementasi program kerja partai dan kontribusinya bagi masyarakat. Sejarah berdirinya Partai Amanat Nasional (PAN) tak terlepas dari sosok Amien Rais, sang lokomotif gerakan reformasi 1998. Pasca keberhasilan menumbangkan Orde Baru, Amien Rais dan 49 rekan-rekannya yang tergabung dalam Majelis Amanat Rakyat (MARA) merasa perlu meneruskan cita-cita reformasi dengan mendirikan partai politik baru. Partai Amanat Nasional (PAN) didirikan oleh 50 tokoh nasional, di antaranya Prof. Dr. H. Amien Rais, Faisal Basri MA, Ir. M. Hatta Rajasa, Goenawan Mohammad, Dr. Rizal Ramli, Abdillah Toha, Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, A.M. Fatwa, Zoemrotin, Alvin Lie Ling Piao dan lainya. Filosofi logo PAN berbentuk matahari putih yang bersinar cerah dilatarbelakangi segi empat warna biru dengan tulisan PAN dibawahnya, merupakan simbolisasi bahwa Partai Amanat Nasional membawa suatu pencerahan baru menuju masa depan Indonesia yang lebih baik. Sedangkan makna logo matahari dengan yang bersinar terang, merefleksikan matahari merupakan sumber cahaya, sumber kehidupan.Warna putih sebagai ekspresi dari kebenaran, keadilan dan semangat baru. Pancaran sinar merupakan refleksi dari kemajemukan. Bujur sangkar berwarna biru tua merupakan cerminan laut dan langit yang merefleksikan kemerdekaan dan demokrasi. Partai PAN memiliki azas “Ahlak Politik Berlandaskan Agama yang Membawa Rahmat bagi Sekalian Alam”. Dengan azas itu PAN menjadikan agama sebagai landasan moral dan etika berbangsa dan bernegara yang menghargai harkat dan martabat manusia serta kemajemukan dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan kehidupan bangsa yang lebih baik untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang makmur, maju, mandiri dan bermartabat. Visi PAN adalah terwujudnya Partai Amanat Nasional sebagai partai politik terdepan dalam mewujudkan masyarakat madani yang demokratis, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diridhoi Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan misi PAN antara lain : Mewujudkan kader yang militan, berintegrasi, berkualitas dan kreatif. Mewujudkan PAN sebagai partai yang dekat dengan rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Mewujudkan PAN sebagai partai modern yang memanfaatkan sistem dan manajemen unggul sejalan dengan perkembangan sains dan teknologi dalam pengelolaan organisasi, pengembangan budaya, egaliter dan prinsip meritokrasi dalam pengembangan Sumber Daya Manusia serta pembangunan kebersamaan atau prinsip kolegial dalam bekerja. Mewujudkan PAN sebagai partai politik yang tangguh dalam menghadapi tantangan perubahan zaman dan responsif dalam memberikan solusi terhadap persoalan bangsa. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), terdepan dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.     Mengambil peran positif dalam kehidupan bernegara baik melalui jalur legislatif, eksekutif maupun profesional di pusat maupun daerah.   Program kerja PAN dalam lima tahun kedepan antara lain meliputi bidang pengkaderan, bidang organisasi, bidang pemenangan pemilu, bidang perekonomian dan pemberdayaan masyarakat, bidang perlindungan perempuan dan anak. “Berbicara soal sumbangsih PAN adalah berbicara soal apa yang sudah PAN lakukan dari dulu sampai hari ini, bahwa PAN yang didirikan pada era reformasi merupakan antitesa dari kondisi orde baru. Amandemen UUD di era reformasi sehingga menghasilkan era demokrasi seperti yang kita nikmati saat ini tidak lepas dari kontribusi PAN”, tutur Ika Sulistya. Dalam fungsi legislasi, Ketua DPD PAN Wonosobo menyebutkan bahwa kontribusi PAN ditingkat lokal antara lain mengusulkan melalui badan legislasi terkait UU Ketenagakerjaan dalam hal peningkatan UMR, terkait pembangunan pasar modern dan mengusulkan Perda terkait dengan perlindungan terhadap prodak lokal Wonosobo namun sampai saat ini aspirasi tersebut belum terealisasi. Selanjutnya, terkait fungsi budgeting, PAN mendorong kepada pemerintah daerah agar pola penganggaran bisa transparan, akuntabel dan memiliki nilai manfaat yang tinggi untuk kepentingan masyarakat. Terakhir, dalam fungsi pengawasan, Ika Sulistya menyebutkan bahwa perlu dilakukan pengawasan dalam bidang pendidikan, ekonomi dan kesehatan sebagai tolak ukur Indeks Pembanguna Manusi (IPM) di Kabupaten Wonosobo. (ND)      

Selengkapnya